Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang dari hasil upaya penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI.
Mulanya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan penyidik KPK pada Senin (29/4) telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta yakni Gatot Subroto, Tebet, Kemayoran, dan Bintaro.
Ali menjelaskan lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, penyidik KPK juga telah menggeledah ruang biro dan staf, hingga ruang kerja Sekjen DPR RI di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI pada Selasa (30/4) lalu.
Ali menyebut pihaknya menemukan serta mengamankan sejumlah bukti dari hasil upaya penggeledahan tersebut.
“Dari seluruh proses penggeledahan ini, di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa dokumen yang punya keterkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan, berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dimaksud,” ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).
“Yang tentu dari hasil penggeledahan ini, kami pastikan akan menjadi barang bukti dalam berkas perkara yang saat ini masih terus kami selesaikan,” sambungnya.
Lembaga antirasuah, tegas Ali, telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Namun, dia belum merinci identitas para tersangka yang dimaksud.
“Nanti pengumuman resminya ketika proses penyidikan ini cukup, pasti kami panggil para tersangka itu dan juga dilakukan penyelesaian proses-proses berikutnya pada proses penyidikan, baik itu penahanan atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dari tim penyidik KPK,” kata Ali.
KPK sebelumnya mendalami keterangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dalam pemeriksaan saksi pada Kamis (14/3) lalu.
Adapun materi yang sama juga didalami tim penyidik KPK terhadap saksi Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.
“Keduanya hadir dan dikonfirmasi di antaranya kaitan proses awal tahap perencanaan, tahap lelang dan pelaksanaan dari pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020,” kata Ali melalui keterangan tertulis, Jumat (15/3).
Sementara itu, Indra Iskandar irit bicara setelah diperiksa KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga antirasuah.
Menurut penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.
Empat hal itu adalah Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.
Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.
Mereka ialah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.
Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).
(pop/DAL)